Pengamat: Sistem Kartu Layanan Terpadu Perlu Pengawasan Ketat Publik

Pengamat: Sistem Kartu Layanan Terpadu Perlu Pengawasan Ketat Publik
Dokumen kebijakan dibahas dalam rapat kerja. (Ilustrasi: Jurnawan)

Perdebatan soal sistem kartu layanan terpadu kembali menghangat di tengah sorotan publik terhadap transparansi proses penyusunannya. Komisi terkait menyebut sistem kartu layanan terpadu akan terus dipantau agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Narasumber menegaskan bahwa angka yang disampaikan masih bisa berubah mengikuti perkembangan. Di sejumlah titik, aktivitas berjalan seperti biasa meski sebagian warga masih menunggu kepastian.

Petugas di lapangan mengaku telah menyiapkan skenario cadangan bila kondisi berubah. Hasil pemantauan menunjukkan situasi relatif terkendali dengan koordinasi antarinstansi.

Dalam pertemuan itu, peserta memaparkan kendala yang selama ini dihadapi di lapangan. Beberapa narasumber meminta agar proses berjalan terbuka sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.

Pihak terkait menyebut data awal masih akan dilengkapi sebelum diumumkan secara resmi. Seorang warga mengatakan dirinya berharap hasilnya benar-benar dirasakan, bukan sekadar wacana.

Komisi terkait menyebut sistem kartu layanan terpadu akan terus dipantau agar tidak menimbulkan persoalan baru. Redaksi akan terus memantau perkembangannya dan memperbarui informasi bila ada data baru.

Penulis: Irfan Lubis

Berita Terkait