Pengamat: Kebijakan Satu Data Nasional Perlu Pengawasan Ketat Publik

Pengamat: Kebijakan Satu Data Nasional Perlu Pengawasan Ketat Publik
Dokumen kebijakan dibahas dalam rapat kerja. (Ilustrasi: Jurnawan)

Perdebatan soal kebijakan satu data nasional kembali menghangat di tengah sorotan publik terhadap transparansi proses penyusunannya. Komisi terkait berjanji menyampaikan perkembangan kebijakan satu data nasional secara berkala kepada publik.

Narasumber menegaskan bahwa angka yang disampaikan masih bisa berubah mengikuti perkembangan. Pengamat menilai langkah tersebut perlu disertai penjelasan yang mudah dipahami publik.

Seorang warga mengatakan dirinya berharap hasilnya benar-benar dirasakan, bukan sekadar wacana. Petugas di lapangan mengaku telah menyiapkan skenario cadangan bila kondisi berubah.

Di sejumlah titik, aktivitas berjalan seperti biasa meski sebagian warga masih menunggu kepastian. Beberapa narasumber meminta agar proses berjalan terbuka sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.

Dalam pertemuan itu, peserta memaparkan kendala yang selama ini dihadapi di lapangan. Pertemuan lanjutan dijadwalkan untuk membahas rincian teknis dan pembagian tanggung jawab.

Dalam beberapa pekan ke depan, kebijakan satu data nasional diperkirakan masih akan menjadi sorotan di Tasikmalaya. Masyarakat diimbau tetap tenang dan merujuk pada informasi resmi dari pihak berwenang.

Penulis: Hesti Kusuma

Berita Terkait