Pemerintah Pastikan Digitalisasi Administrasi Kependudukan Berjalan di 26 Provinsi

Pemerintah Pastikan Digitalisasi Administrasi Kependudukan Berjalan di 26 Provinsi
Suasana rapat pembahasan di gedung parlemen. (Ilustrasi: Jurnawan)

Perdebatan soal digitalisasi administrasi kependudukan kembali menghangat di tengah sorotan publik terhadap transparansi proses penyusunannya. Dalam beberapa pekan ke depan, digitalisasi administrasi kependudukan diperkirakan masih akan menjadi sorotan di Palembang.

Data yang dihimpun redaksi menunjukkan tren serupa terjadi di beberapa wilayah lain. Hasil pemantauan menunjukkan situasi relatif terkendali dengan koordinasi antarinstansi.

Narasumber menegaskan bahwa angka yang disampaikan masih bisa berubah mengikuti perkembangan. Pertemuan lanjutan dijadwalkan untuk membahas rincian teknis dan pembagian tanggung jawab.

Beberapa narasumber meminta agar proses berjalan terbuka sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. Perwakilan masyarakat menyampaikan usulan tertulis untuk dipertimbangkan dalam rapat berikutnya.

Seorang warga mengatakan dirinya berharap hasilnya benar-benar dirasakan, bukan sekadar wacana. Dalam pertemuan itu, peserta memaparkan kendala yang selama ini dihadapi di lapangan.

Dalam beberapa pekan ke depan, digitalisasi administrasi kependudukan diperkirakan masih akan menjadi sorotan di Palembang. Perkembangan lengkap akan disajikan dalam laporan lanjutan.

Penulis: Hesti Kusuma

Berita Terkait